Kadis PMD Lombok Barat Diduga Iming - imingi Kenaikan ADD dan DD untuk Menangkan Pasangan Farin - Khairatun

Jakarta, wartadkj.com - Calon Bupati Lombok Barat Nauvar Farinduan-Khairatun tidak henti-hentinya diduga melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Barat.

Terbaru oknum kepala dinas, yaitu Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memberikan intruksi untuk memenangkan Farin-Khairatun dengan iming-iming kenaikan ADD dan DD.

Pertemuan itu dilakukan di Kantor Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Selasa (4/11) siang. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas yang datang dengan menggunakan pelat nomor mobil DR 67 DL menginstrusikan kepala-kepala desa di Batulayar untuk memenangkan Farin-Khairatun. Iming-iming yang disampaikan kepala dinas, akan ada penambahan dana ADD dan DD bila menang.

"Katanya kalau menang dana desa dinaikkan 25 juta, " kata sumber yang hadir dalam acara itu.

Dari penelusuran, sebenarnya tanpa ada janji-janji dari Kadis PMD memenangkan Farin-Khairatun, desa-desa di Lombok Barat akan mendapat penambahan dana. Itu tidak lepas dari dana transfer provinsi yang naik 2,5 persen. Ada 2,5 Miliar yang ditambahkan untuk Lombok Barat.

Farin-Khairatun diduga menggunakan segala cara untuk memenangkan Pilkada di Lombok Barat, selain memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dia juga meminta kepala desa bergerak. Tercatat ada Kades Kekait, Kades Penimbung, Kades Bagik Polak, dan banyak lagi.

Saking inginnya berkuasa, diduga Farin-Khairatun segala macam cara jahat dilakukan. Sebelumnya pasangan anak mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni dan istri mantan Bupati Lombok Barat ini dilaporkan karena menggunakan aula pemerintah untuk pelantikan laskar. Pendukung Sumiatun-Ibnu Salim sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu untuk mendapat tindakan.

Ibunya Farin, Nanik Zaini Arony pun saat ini sedang dilaporkan ke Bawaslu kaitan dengan menggunakan dana reses untuk mengkampanyekan Farin-Khairatun. Reses anggota DPRD NTB dilarang untuk mengkampanyekan paslon Pilkada.

Sederet pelanggaran yang dilakukan oleh Farin-Khairatun mengindikasikan, paket yang dikenal dengan Rintun ini tidak siap untuk bermain secara fair. Bawaslu Lombok Barat dituntut untuk benar-benar berlaku adil terkait segala laporan terkait Rintun. Disinyalir Bawaslu Lombok Barat ada tekanan dari sejumlah pihak sehingga tidak berani bersikap kepada Farin-Khairatun. Rill/Red